SURAT KUASA KHUSUS

SURAT KUASA KHUSUS

No.    /PLG /JUL/PID/  /05

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama              :Thamri Amri, SE

Pekerjaan       :Wiraswasta

Alamat            :Bukit Kecil, Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;

MEMBERI KUASA PENUH KEPADA:

1.      DR. J. Ray Ferdinand, LLM, MBA                              3. Fadlan Subhan, SH

2.   Jaya Imran, SH, MH                                                     4. M. Maulana Ksw, SH

Makalah Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP)

Sejarah Undang-undang Pemerintahan Daerah

MAKALAH AGAMA ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN II

MAKALAH

AGAMA ISLAM

KEMUHAMMADIYAHAN  II

Makalah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

PEMALSUAN SURAT MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN MAFIA PEMILU

 

Putusan MK terhadap ketentuan KUHAP mengenai batasan PK hanya satu kali

Sekretaris KHN, Mardjono Reksodiputro menyatakan mendukung putusan MK yang mengabulkan Uji Materi Pasal 268 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mengatur permintaan Peninjauan Kembali (PK) . “Alasan upaya hukum luar biasa atau PK adalah untuk menciptakan keadilan, PK dibutuhkan untuk mencegah kesesatan dalam peradilan (miscarriage of justice).,” terangnya. 

Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?

Apa perbedaan antara Alat Bukti dengan Barang Bukti?

Perlunya Pengawasan Ketat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK)

Makalah Pengantar Ilmu Hukum

                                                          BAB 1

                                         MENGENAL HUKUM

Ada adagium yang menyatakan ‘’dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum.’’ Hukum apa? Hukum dalam pengertian yang umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti, kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk juga hukum yang dibuat oleh penguasa. Oleh karena itu setidak-setidaknya, masyarakat harus mengenal hukum, harus tahu apa itu hukum, bagaimana hukum itu, dimana hukum, mengapa hukum, jadi paling sedikit harus mempelajari hukum.